Rakor Kerawanan Sosial, Bupati Banyuwangi Ingatkan Bahaya Pinjol dan Judol

Memontum Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak segenap unsur tiga pilar memperkuat kolaborasi dalam menangani kerawanan sosial, seperti tentang pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol). Hal ini, ditegaskan Bupati Ipuk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Pilar di Lapangan Tennis Indoor GOR Tawang Alun, Rabu (07/08/2024) tadi.

Pelaksanaan Rakor Tiga Pilar itu, dihadiri ratusan unsur yang berasal dari kepala desa atau lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Turut hadir pula, Kepala Pengadilan Negeri, Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi, Kombes Pol Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, Babinsa dan Bahabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Di kesempatan itu, Bupati Ipuk menyampaikan fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan secara nasional. Diantaranya, tentang Pinjol dan Judol.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai Pinjol di Indonesia mencapai Rp 22,76 triliun per Maret 2024, meroket sekitar 15,35 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga :

Sementara dari laporan Menkopolhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. “Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita terjerat permasalahan ini. Butuh kepedulian dan kesungguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari Pinjol dan Judol,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengaku, juga telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga. “Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya Pinjol dan Judol,” tambah Bupati Ipuk. 

Dirinya juga mengingatkan kembali, terkait tujuh permasalahan yang harus selesai di tingkat desa. Diantaranya, tidak ada anak miskin yang tidak sekolah, tidak ada Bumil, bayi dan Balita miskin yang kurang gizi, tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat, tidak ada Lansia miskin sebatang kara yang tidak bisa makan, tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, permasalahan sampah, serta persoalan dan pengendalian tata ruang.

Bupati Ipuk juga menyampaikan progress pembangunan daerah. Diantaranya, angka kemiskinan yang turun signifikan. “Angka kemiskinan terus turun dalam 4 tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini 6,54 persen tahun 2024. Alhamdulillah, semua gotong royong menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” paparnya.

Ditambahkannya, bahwa Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik. Juga anggaran sebesar lebih dari Rp 86 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik. (kom/gie)