Raih Predikat AA dalam Penilaian SAKIP Kementrian PANRB, Banyuwangi Jadi Kabupaten Pertama di Indonesia

Memontum Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi meraih Predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Raihan ini, menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten pertama di Indonesia, yang berhasil meraih predikat AA. Sementara untuk provinsi, predikat AA diraih DI Yogyakarta dan pada kategori kota diraih Pemkot Surabaya.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024) tadi. Sementara SAKIP sendiri, merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP sendiri memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata, pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya. Seperti, penurunan angka pengangguran.

Baca juga :

Banyuwangi sendiri, sebelumnya berhasil mempertahankan predikat SAKIP A selama tujuh tahun beruntun sejak 2017. Saat itu, Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih SAKIP A.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal. Diantaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime. Sehingga, mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital serta ⁠implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan.

Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengaku bersyukur Banyuwangi dapat meraih SAKIP AA. Menurut Guntur, semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur. Bagaimana program-program yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya,” ujar Guntur.

Dirinya berharap, semoga raihan ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/bwi/sit)