Bupati Banyuwangi Minta Pendamping Desa Mampu Dorong Inovasi

Anggaran terbatas tapi target prioritas tercapai

Memontum Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, meminta para pendamping desa untuk bisa mendorong inovasi di tingkat desa. Hal itu disampaikan, saat menghadiri ‘Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs)’ di Banyuwangi, Senin (30/11) tadi.

“Berapa pun anggaran yang diterima, desa harus didorong untuk tetap berinovasi dan melakukan perencanaan yang tepat tanpa banyak mengeluh. Saya berharap, para pendamping desa dapat terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas, tapi target prioritas dapat tercapai,” kata Anas.

Bupati menjelaskan, bahwa APBD Banyuwangi 2021, mengalami penurunan dari Rp 3,3 triliun (2020) menjadi Rp 2,88 triliun pada tahun depan. Kondisi ini, lantaran adanya penyesuaian dana transfer dari pusat akibat pandemi covid-19, yang sangat berpengaruh pada kapasitas fiskal pemerintah pusat.

“Penurunan ini tentu juga berdampak pada transfer ke desa-desa. Maka, desa diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut sehingga target-target pembangunan desa dapat terwujud,” kata Anas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Kusiyadi, menjelaskan bahwa bimtek ini diikuti 100 pendamping desa se-Banyuwangi. Mereka terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa pemberdayaan, teknik infrastruktur dan pendamping lokal desa.

“Pendamping desa ini direkrut oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mereka bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

Dalam bimtek tersebut, para pendamping desa dibekali berbagai wawasan tentang penyusunan RKPDes yang berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan harapan, mereka bisa berperan lebih banyak dalam proses penyusunan rencana strategis pembangunan desa tersebut.

“Tahun depan, harapan kami status kemajuan dan kemandirian desa di Banyuwangi bisa meningkat. Salah satunya, melalui peran serta pendamping desa untuk melakukan updating IDM,” terang Kusiyadi.

Kusiyadi menambahkan, berdasarkan keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KemendesPDTT Nomor 303 Tahun 2020, jumlah desa berstatus mandiri di Banyuwangi sebanyak 52 desa, desa maju sebanyak 111 desa, dan desa berkembang sebanyak 26 desa.

“Target tahun depan, desa mandiri kita bisa mencapai 100 desa,” paparnya.

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Tentunya, dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (kom/sit)