Banyuwangi Tuan Rumah Rakor dan Bimtek Eksekutif dan Legislatif Kader Gerindra Provinsi hingga Daerah di Jatim

Memontum Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah rapat koordinasi (Rakor) dan bimbingan teknik (Bimtek) eksekutif-legislatif, pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi kepala daerah, serta DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur, Senin (08/12/2025) tadi. Pelaksanaan Rakor sendiri, digelar DPD Partai Gerindra Jawa Timur, mulai 8 hingga 10 Desember 2025 mendatang.

Bimtek tersebut, merupakan konsolidasi kader Gerindra untuk mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut hadir dalam pembukaan itu, mengucapkan berterima kasih telah memilih Banyuwangi menjadi lokasi Bimtek.

“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Bimtek. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi penguat antara eksekutif dan legislatif,” kata Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk mengatakan bahwa pembangunan Banyuwangi sejalan dan searah dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo. “Kami sangat memahami konsep Bapak Presiden. Di mana beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami juga melakukan langkah-langkah itu di Kabupaten Banyuwangi,” terang Bupati Ipuk.

Dirinya juga menjelaskan, berbagai program kolaboratif Pemkab bersama legislatif telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahun. “Ketika kami menjabat pada 2020, angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi berada di angka 8 persen dan saat ini sudah mencapai angka 6,13 persen. Ini berkat dukungan salah satunya dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, Banyuwangi turut menyelaraskan diri dengan berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat. Terkait MBG, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, telah meminta agar pasokan makanan untuk MBG disuplai dari petani dan peternak lokal Banyuwangi.

“Selama mencukupi, kami telah meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi, agar banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari program Bapak Presiden ini,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara terkait Sekolah Rakyat, kini di Banyuwangi terdapat dua sekolah yang dihuni oleh ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan program nasional seperti MBG dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Dirinya juga mengatakan, suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dikembangkan untuk menopang rantai pasok.

“Kebijakan sekolah rakyat menjadi komitmen Bapak Presiden terhadap layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan teman-teman Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat. “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas dari Bapak Presiden,” ujarnya. (kom/bwi/sit)