Sah, Dewan Setujui Perda APBD 2020 Banyuwangi

Memontum Banyuwangi – DPRD Banyuwangi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020.Pengambilan keputusan digelar dalam rapat paripurna, Jumat (29/11/2019) pekan lalu.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, didampingi tiga wakil ketua dewan, yakni M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono.

Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir langsung Bupati Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banyuwangi.

Rapat paripurna diawali penyampaian laporan pembahasan Rancangan APBD oleh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Ali Mahrus.

Dikatakan, komposisi APBD 2020 sebagai berikut: pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 3,339 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 595,213 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 2,448 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 296,364 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah pada APBD 2020 diproyeksi sebesar Rp 3,375 triliun. “Sedangkan pembiayaan daerah tahun depan ditarget sebesar Rp 35,7 miliar,” ujar Mahrus.

Usai mendengar laporan pimpinan Banggar, Made lantas meminta persetujuan lisan kepada seluruh anggota dewan dan langsung disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, meski telah disahkan, APBD 2020 masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Namun yang jelas, kata dia, pemkab telah menghitung situasi ekonomi di 2020.

“Maka APBD yang kita sahkan ini sudah sesuai dengan antisipasi krisis dan program prioritas. Salah satunya penguatan SDM,” ujarnya.

Penguatan SDM yang dimaksud adalah penyiapan kalangan milenial terampil dan sekolah yang mendorong sektor kreatif. Selain itu, pemkab juga telah menyiapkan program penanganan ibu hamil berisiko tinggi (bumil risti), termasuk lewat program One Student One Client.

“Ini sebagai bentuk penyiapan SDM berkualitas dari hulu sampai hilir,” akunya.

Bukan itu saja, pemkab juga memberikan perhatian bagi anak-anak kurang mampu yang ingin berkuliah. Untuk itu, program Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir akan tetap dilaksanakan. Selain itu, program pemberian uang saku kepada anak asal keluarga sangat miskin akan ditingkatkan.

Menurut Anas, program-program tersebut merupakan bagian dari antisipasi krisis jika ke depan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar terjadi di kota-kota besar. Sebab, PHK di kota besar akan berdampak kepada kota kecil.

“Uang kiriman dari orang tua yang bekerja di kota besar kepada anak-anak bisa terhenti. Walaupun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi kalau anak-anak tidak bisa beli tas, sepatu, atau uang saku untuk pergi-pulang ke sekolah, mereka putus sekolah. Nah, kita sudah antisipasi dampak terburuk dari perekonomian di tahun 2020,” paparnya.

Masih untuk penguatan SDM, pemkab bahkan menyiapkan langkah preventif di bidang kesehatan yang berhubungan erat dengan kualitas SDM.

“Disebut unggul, tentu salah satu syaratnya harus sehat. Maka ke depan kita akan banyak memberikan bantuan instrumen kendaraan kepada institusi agar mereka terlibat dalam penanganan orang sakit yang perlu penanganan khusus dari pemerintah,” urainya.

Selanjutnya, masalah infrastruktur juga masih menjadi program prioritas di tahun 2020. Disampaikan Anas, infrastruktur untuk peningkatan ekonomi perdesaan dan pariwisata akan ditingkatkan.

“Ke depan, infrastruktur antar desa dan kota terus kita perbaiki, pengecoran terus jalan. Tujuannya mobilitas dari desa ke kota semakin efisien sehingga inflasi bisa ditekan,” cetusnya.

Ke depan, pemkab juga akan mendorong kredit mikro di Banyuwangi. “Hal ini akan kita dorong dengan melibatkan perbankan dan koperasi,” pungkasnya.

Sementara terpisah diwawancarai, Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengatakan, setelah APBD Tahun 2020 disahkan, Pemerintah Daerah harus segera merealisasikan anggaran tersebut.

“Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD menumpuk di triwulan ke III dan triwulan ke IV, ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menghendaki awal tahun pelaksanaan APBD sudah harus berjalan, “ ucapnya.

Jika realisasi APBD dilakukan sejak awal tahun, maka hal tersebut akan mendorong ekonomi masyarakat. “Belanja pemerintah akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” pungkas Made Cahyana. (ras/tut/oso)