Komnas HAM “Mine Tour” Lihat Langsung Proses Tambang PT BSI

Memontum Banyuwangi – Menindaklanjuti pengaduan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terkait pengaduan masyarakat dalam aktivitas perusahaan tambang emas yang berada di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi lokasi tambang emas untuk melihat secara langsung proses penambangan di tempat tersebut.

Manajemen serahkan surat sanggahan kepada Komnas HAM. (ist)

Dengan didampingi manajemen PT Bumi Suksesindo (BSI), Komisioner Komnas HAM melakukan Mine Tour sambil memantau proses penambangan emas.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya datang ke tambang emas ini atas nama sebagai lembaga negara dalam penegakan HAM, adanya pengaduan dari masyarakat dalam aktivitas perusahaan tambang emas.

“Saya datang ke sini (tambang emas) adanya pengaduan dari WALHI, masyarakat dan lainnya,” kata Beka Ulung Hapsara, Jumat (14/02/2020) malam.

Menurut Beka, jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM ada lima kasus, diantaranya adanya dugaan kriminalisasi, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kekerasan, proses perijinan, dan terkait proses aktivitas penambangan yang dilakukan PT BSI. Selain itu, lanjut Beka pihaknya datang ke Banyuwangi ini untuk mencari data awal.

Sebagai bahan pembuktian sejumlah pengaduan tersebut. Selama di Banyuwangi, Beka juga menemui kalangan masyarakat tolak tambang, Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakapolresta, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro. Termasuk mendengar keterangan dari masyarakat pro tambang.

“Kami belum bisa menyimpulkan, kami objektif, kami berdasarkan data dan fakta yang kami terima, dan akan kami bandingkan dengan sekian instrument hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun internasional. Jika dibutuhkan, aka ada pemanggilan atau kami akan datang lagi,” kata Beka.

Sementara itu, empat orang perwakilan masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Prasetyo, Sundik, Sunarto dan Mustakim, mengaku senang bisa memberi klarifikasi dan pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM. Khususnya tentang berbagai perlakuan kurang menyenangkan yang sering diterima masyarakat pro tambang PT BSI. Dimana mereka mengaku sering dihujat dan diolok-olok.

“Tiap hari kita di anjing-anjing kan (dikata-katai anjing) terus, kita pun tidak pernah melawan, kita diam,” kata Prasetyo.

Disebutkan, kalangan masyarakat tolak tambang yang kini melakukan protes terhadap proyek Geolistrik di Gunung Salakan, juga pernah mengganggu sejumlah kegiatan masyarakat adat dan nelayan Pancer. Yakni tradisi petik laut dan simulasi tanggap bencana tsunami.

“Padahal (simulasi tanggap bencana tsunami) kita menyiapkan satu tahun untuk menghadirkan Kapolda Jawa Timur, tapi itu diganggu, sampai acara terputus,” ungkap Sundik.

Keempat warga ini memang belum pernah mendapat kekerasan fisik dari kelompok masyarakat anti tambang. Tapi mereka mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri aksi kekerasan yang dilakukan pihak kontra tambang PT BSI kepada warga.

“Kami hanya berharap bisa bekerja, tidak menginginkan ada gesekan, mereka saudara kami sendiri,” cetus Sunarto.

Sementara, Direktur PT BSI, Boyke Abidin, menganggap kehadiran Komisioner Komnas HAM adalah sebuah kehormatan. Karena mampu menjadi pembanding atas berbagai pengaduan negatif yang dilakukan para pihak. Baik masyarakat, WALHI maupun LSM.

“Komnas HAM kita beri penjelasan dan kita ajak melihat langsung, mengenai segala bentuk penambangan, pengolahan, sampai dampak lingkungan dari aktivitas kita,” katanya.

Boyke juga mengaku senang, dengan hadir ke PT BSI, Komnas HAM bisa melihat langsung fakta yang ada. Bukan hanya mendengar atau mendapat aduan yang belum tentu kebenarannya. (tut/oso)