Askab Banyuwangi Tolak ADD Dipotong

Banyuwangi Memontum – Kepala Desa se-kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa kabupaten Banyuwangi (Askab) menolak pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.

Ketua Askab Banyuwangi, Anton Sujarwo melalui Sekretaris Askab, Muansin menjelaskan dampak wabah Covid-19 yang melanda bumi Pertiwi ini pusat mengurangi transfer ke daerah. Akibat, daerah memangkas ADD tiap desa sebesar Rp 70 juta.

menggelar petisi penolakan pemotongan ADD diatas kain putih sepanjang 3 meter, bertempat di aula Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Jumat (12/6/2020) siang

“Sebelumnya ADD dialokasikan sebesar Rp 156.723.639.000,- rencananya Pemkab Banyuwangi akan mengurangi anggaran menjadi Rp 142.185.952.600,- berkurang Rp 14 miliar lebih, dan tiap desa berkurang Rp 70 juta,” ungkap Muansin kepada memontum dot com, Sabtu (13/6/2020) siang.

Muansin mengatakan, hasil rapat pengurus Askab dan Koordinator Kecamatan (Korcam) Askab memutuskan menolak rencana bupati mengurangi anggaran ADD tahun 2020 ini. Dan menandatangani petisi penolakan pemotongan ADD diatas kain putih sepanjang 3 m, dipimpin langsung ketua Askab Banyuwangi, Anton Sujarwo.

“berdasarkan hasil rapat pengurus ASKAB yang dipimpin langsung ketua ASKAB, Anton Sujarwo kami sepakat menolak rencana Bupati yang akan mengurangi dana ADD, sebab itu akan mengganggu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata Muansin.

Lanjut Muansin agar Pemkab Banyuwangi tidak memotong ADD hendaknya mencari alternatif lain untuk menutupi kekurangan akibat pengurangan transfer dari pusat.

“Kami paham kalau transfer dari pusat ada kekurangan, dan kami yakin, Pemkab Banyuwangi punya solusi untuk menutupi kekurangan itu, dan tidak memotong ADD tahun 2020 ini,” paparnya.

Rencana pemotongan ADD tahun 2020 saat ketika ASKAB, dan Asosiasi BPD menggelar hearing dengan DPRD Banyuwangi dan dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bertempat di DPRD Banyuwangi. Dalam hearing tersebut disepakati tidak ada pemotongan ADD l. Sayangnya, hingga saat ini kejelasannya belum ada dan bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas belum mengeluarkan keputusan.

“Saat kami bertemu dengan bupati Anas dan Kadis DPMD bilangnya akan mencari alternatif lain agar ADD tidak dipotong. Tapi sempai sekarang ini tidak ada kejelasannya. Kami selaku Kades jelas sangat bingung karena dituntut untuk melakukan Perubahan APBDes,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda menegaskan pihaknya menegaskan tidak ada pemotongan ADD. Jika ADD sampai dipotong akan berdampak pemberian insentif RT/RW.

“Sebelum hari raya kemarin DPRD sudah menggelar hearing bersama ASKAB, BPD, dan Bahkan Eksekutif hadir, keputusannya DPRD merekomendasikan eksekutif tidak mengurangi dana ADD, sampai sekarang keputusan kitapun tetap sama. Menolak ADD dipotong,”tegas Ficky Septalinda saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Disamping itu, Ficky sangat mengapresiasi perjuangan Kades sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Dan dirinya juga sangat getol memperjuangkan hak-hak Pemerintah Desa.

“Pemkab Banyuwangi harus tahu Perjuangan Pemdes. Dia sudah babak belur menangani Covid-19. Masa anggarannya mau dikepras,” tandasnya.

Ficky Septalinda sangat menyayangkan sikap lambat Askab menindaklanjuti hasil hearing tersebut.

“Sebenarnya, usai hearing itu Askab pro aktif, kawal hasil hearing itu. Malah tidak ada kabarnya, baru saat ini berkoar ADD jangan dipotong,” sungut Ficky yang juga sekretaris DPC PDI-P Banyuwangi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kusiyadi saat di konfirmasi via selulernya menegaskan bahwa pengurangan dana ADD disebabkan karna adanya pengurangan transfer dana dari pusat.

“Bukan Pemda yang mengurangi, tapi karna memang dana dari pusat berkurang, nah saat ini kita masih berupaya mencarikan alternatif alternatif lain, yang merumuskan dana itu ya tim anggaran,” kilah Kusyadi. (Tut/oso)