Connect with us

Pemerintahan

Bea BPHTB Mahal, 2 Tomas Banyuwangi Datangi Bapenda

Diterbitkan

||

Raja Sengon dan H Harun saat klarifikasi mahal bea BPHTB di kantor Bapenda Banyuwangi, Jumat (6/12/2019). (ras)
Raja Sengon dan H Harun saat klarifikasi mahal bea BPHTB di kantor Bapenda Banyuwangi, Jumat (6/12/2019). (ras)

Memontum Banyuwangi – Dua Tokoh Masyarakat (Tomas) Banyuwangi, Wahyu Widodo alias Raja Sengon dan H Harun datangi kantor Badan Pendapat Daerah (Bapenda) menannyakan mahalnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ada di banyuwangi.

Kehadiran dua tokoh masyarakat Banyuwangi tersebut terkait obyek tanah yang ada di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, terasa ada keganjalan. Pasalnya saat membayar melalui perikatan atau notaris dikenakan Rp 3.150.000,-. Namun saat notaris membuka link Bapenda justru muncul biaya yang sangat tinggi, sebesar Rp. 21.000,000,-.

Menurut Wahyu Widodo pembayaran pajak BPHTB tersebut untuk pembayaran tahun 2017. Pada saat itu, dirinya sempat berdebat dengan mantan Kepala Bapenda Banyuwangi.

“Mahalnya bea BPHTB itu, saya sempat berdebat dengan kepala Bapenda,” kata Wahyu Widodo alias Raja Sengon kepada Memontum.com, Jumat (6/12/2019) pagi.

Kehadirannya ke kantor Bapenda ini, lanjut Raja Sengon dirinya bersama H Harus untuk klarifikasi di obyek yang berbeda, yang diajukan beberapa hari lalu, bahkan sudah lebih dari 14 hari.

Kemudian, Raja Sengon dan H Harun menyerahkan berkas dan foto obyek ke staf Bapenda, Mahfud. Usai menyerahkan berkas-berkas tersebut, langsung mengecek lewat komputer, kemudian keluar surat pajak BPHTB yang diajukan tersebut.

“Pengajuan ini sudah lama. Saya harap sistem dan SDM yang ada di Bapenda bisa dinahi agar tidak ada keluhan dari masyarakat. Dan pengajuan atau keluhan dari masyarakat langsung ditanggapi agar tidak terjadi ke masyarakat lainnya,” harap H Harun dan Raja Sengon.

Atas kritikan dari dua tokoh masyarakat tersebut, staf Bapenda, Mahfud mengaku sangat terima kasih atas kritik yang membangun. Dan akan menyampaikan masukan yang baik ini kepada atasannya.

“Terimakasih atas koordinasinya dan maaf kabid saya masih belum bisa menemui karena, keluarganya sedang sakit. Dan masukan-masukan ini akan saya sampaikan kepada kapala agar aspirasi masyrakat ini bisa di lakukan ” dalih Mahfud. (ras/tut/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Sosialisasi Tol Probowangi Seksi 3 Kepada 4 Desa Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi

Diterbitkan

||

Sosialisasi tol Probowangi Seksi 3 di Kecamatan Wongsorejo yang dihadiri empat Desa, Muspika Wongsorejo, dan Masyarakat Wongsorejo, bertempat di aula Kecamatan Wongsorejo, Kamis (16/01/2020). (kur)
Sosialisasi tol Probowangi Seksi 3 di Kecamatan Wongsorejo yang dihadiri empat Desa, Muspika Wongsorejo, dan Masyarakat Wongsorejo, bertempat di aula Kecamatan Wongsorejo, Kamis (16/01/2020). (kur)

Memontum Banyuwangi – Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) jalan Tol Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan sosialisasi kepada 4 Desa di lingkungan Kecamatan Wongsorejo yakni Desa Bengkak, Desa Alasbuluh, Desa Wongsorejo, dan Bangsring, bertempat di aula Kecamatan Wongsorejo, Kamis (16/01/2020) siang.

Selain mengundang empat Desa, dalam acara sosialisasi tersebut juga dihadiri Muspika dan masyarakat yang terdampak jalan tol Probowangi.

PPK Tol Probowangi Kementerian PUPR, Priyadi menjelaskan sosialisasi pembangunan tol Probowangi seksi 3 sepanjang 32 kilometer dilakukan secara bertahap. Dalam sosialisasi ini pihaknya juga mengundang hadir masyarakat yang terdampak tol Probowangi.

“Untuk Probowangi seksi 3 panjangnya 32 kilometer. Bagian ini akan melintasi dua kecamatan diantaranya Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Kalipuro,” ujar Priyadi.

Priyadi menghimbau kepada masyarakat yang lahannya terkena proyek tol Probowangi, hendaknya segera melengkapi berkas-berkasnya.

“Untuk berkas segera dilengkapi. Semua berkas harus dilegalisasi. Untuk dokumen kependudukan KTP harus yang e-KTP,” himbau Priyadi kepada warga.

Sementara Camat Wongsorejo, Dra. Sulistyowati berharap kepada tim proyek Probowangi bertindak dengan bijaksana. Dan masyarakat yang lahannya terkena proyek tersebut jangan sampai dirugikan dan jangan ada komplain masalah ini.

“Saya mohon kepada tim proyek Probowangi agar warga yang mempunyai lahan jangan dirugikan. Dan terkait pembebasan lahan ini jangan sampai ada komplain dari masyarakat Wongsorejo,” pinta Camat Wongsorejo. (kur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Acara Muskab – Askab Banyuwangi, Kapolresta Banyuwangi Ajak Waspadai Bencana

Diterbitkan

||

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin saat memberi sambutan kepada peserta Muskab-Askab, bertempat di Hotel El Royal, Rabu (08/01/2020) siang. (ras)
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin saat memberi sambutan kepada peserta Muskab-Askab, bertempat di Hotel El Royal, Rabu (08/01/2020) siang. (ras)

Memontum Banyuwangi – Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin berpesan kepada peserta Musyawarah Kabupaten Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Muskab – Askab) agar turut serta membantu ketertiban dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, bertempat di Hotel El Royal, Rabu (08/01/2020) siang.

“Saya pesan, agar Kades mampu menjaga kondusifitas Banyuwangi, agar perekonomian Banyuwangi yang sudah baik ini tetap terjaga. Sehingga masyarakat bisa menjalankan rutinitasnya dengan baik,” pinta Kombespol Arman Asmara Syarifuddin.

Selain itu, kepada 128 Kades yang mengikuti Muskab-Askab, di era revolusi 4.0 ini, agar Kades mensuport masyarakat dalam mengurus perizinan, seperti himbauan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Pelayanan terpadu di Banyuwangi sudah baik, maka dari itu, Kades harus mensupport masyarakat dalam mengurus perijinan,” ujarnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Polresta Banyuwangi menghimbau kepada Kades yang mengikuti Muskab- Askab agar lebih waspada.

Menurutnya pada bulan Januari ini akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim, seperti hujan yang sangat deras, adanya puting beliung. Himbauan dari BMKG ini harus menjadi antisipasi Kepala Desa dalam menjaga wilayahnya.

“Sesuai himbauan yang dikeluarkan BMKG pada bulan Januari-Februari teejadi cuaca ekstrem. Maka dari itu Kades harus berhati-hati, dan mengantisipasi adanya bencana alam, serta harus bekerja sama dengan BPBD Banyuwangi,” katanya.

Masih menurut Kombespol Arman Asmara agar masyarakat desa sejahtera hendaknya Kades bekerja sama dengan Forkopimda sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten saat ini untuk memajukan wisata dan investasi.

Di samping itu, Kapolresta Banyuwangi berpesan agar dalam Muskab-Askab ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi kericuhan.

“Saya berharap dalam Muskab-Askab ini berlangsung kondusif, tidak ada kericuhan, dan berjalan dengan baik, aman serta damai,” pungkas Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

KPU Banyuwangi Buka Pendaftaran Tenaga Teknis

Diterbitkan

||

Memontum Banyuwangi – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Banyuwangi membuka penerimaan tenaga tehnis/tenaga pendukung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2020 menurut pengumuman Nomor O5/SDM.02.1-Pu/3510/Sek-Kab/I/2020 pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 3 Januari sampai tanggal 7 januari 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 320/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2019 Perubahan tentang atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 298/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, Dwi Anggraeni mengatakan, pembukaan pendaftaran penerimaan tenaga tehnis memberikan kesempatan kepada Putra Putri terbaik untuk menjadi Tenaga Teknis/ Tenaga Pendukung dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, dengan persyaratan dan kualifikas, Persyaratan ;

1. Pria/Wanita, minimal berusia 20 Tahun;
2. WNI ( berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi);
3. Minimal berijazah SMA/ sederajat;
4. Menandatangani Surat Pernyataan yang terdiri dari:
a) Tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 5 Tahun;
b) Bersedia bekerja penuh waktu dan bekerja di hari libur/tanggal merah /libur nasional;
c) Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi manapun;
d) Tidak sedang menjalani Pendidikan pada jenjang apapun;
e) Tidak menuntut lebih dari hak-hak yang terdapat pada kontrak kerja; Tidak menuntut untuk perpanjangan kontrak;
g) Tidak terikat perkawinan dengan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Kualifikasi:

1. Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, dan Power Point)
2. Diutamakan mampu mengoprasikan Corel Draw/ Photo Shop;
3. Diutamakan menguasai Jurnalistik.

Prosedur Pendaftaran Dokumen Pendaftaran terdiri dari:

A.

1. Surat Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani di atas materai 6.000 ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi;
2. Surat Pernyataan untuk persyaratan dengan format terlampir;
3. Daftar Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae Lengkap;
4. Fotocopy ljazah dilegalisir;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
6. Pas Photo ukuran 4×6 terbaru 3 lembar;
7. Surat Keterangan schat dari Puskesmas/ dokter Pemerintah apabila sudah diterima menjadi tenaga pendukung;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), apabila sudah diterima menjadi tenaga pendukung. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dibuat rangkap 2

B, (dua) dimasukkan dalam amplop tertutup dan diberi nama pelamar dan dikirim langsung ke Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi jalan KH. Agus Salim No.07 Banyuwangi, pada hari kerja ( Pukul : 08.00 – 16.00 WIB );

C. Jumlah Tenaga Pendukung yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten
Banyuwangi sebanyak 10 (sepuluh) orang.

“Pendaftaran tenaga tehnis KPU Banyuwangi ini, dibuka mulai tanggal 3 Januari hingga 7 Januari 2020,” kata ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trending